Keluarga Soeharto Pasrah

41 views

Share Button

Kamis, 31 Agustus 2000

Jakarta, Kompas

Keluarga mantan Presiden Soeharto pasrah dan akan menghormati ketentuan hukum. Namun, tim dokter pribadi mengkhawatirkan kondisi kesehatan Soeharto apabila ia dipaksa hadir ke persidangan yang akan dilangsungkan hari Kamis (31/8) di Auditorium Departemen Pertanian, Jakarta Selatan. Sekretaris Pribadi (Sespri) mantan Presiden Soeharto, Anton Tabah, mengemukakan hal itu kepada Kompas, Rabu. Anton menambahkan, kekhawatiran tim dokter pribadi itu disebabkan merekalah yang paling mengetahui kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto.

Kemarin, Ketua PN Jaksel yang juga Ketua Majelis Hakim dan tim penasihat hukum Soeharto (yang beranggotakan delapan orang disertai 12 orang asisten), melihat secara langsung persiapan akhir di ruang persidangan. Persiapan telah selesai dilakukan, meja kursi untuk majelis hakim, jaksa, penasihat hukum, dan kursi terdakwa telah ditata dengan rapi.

Demi amannya sidang hari ini, kemarin mulai pukul 17.00, ruang sidang telah disterilkan. Di luar gedung telah disiapkan dua kompi pasukan dari Polres Jaksel. Untuk mengantisipasi adanya ancaman bom, Polri menempatkan tim gegana yang beranggotakan 10 orang untuk berjaga di sekitar tempat persidangan. Selain disterilkan, polisi juga memasang police line di sekitar Gedung F Deptan di mana auditorium tersebut berada.

Berisiko

Menurut Anton, kerusakan otak yang dialami Soeharto pasca-stroke beberapa waktu lalu itu sudah dalam kondisi permanen. Apalagi ditambah dengan usia Soeharto yang kini renta, dengan usia 80 tahun. “Kondisi Pak Harto seperti itu dinilai sangat rentan. Mau ngomong susah, sementara memorinya tidak sinkron, akibatnya hipertensinya bisa naik secara drastis. Jika terjadi hipertensi, tak menutup kemungkinan terulangnya terjadinya stroke. Hal ini dapat berisiko fatal bagi Pak Harto,” tambahnya.

Selama ini, ungkap Anton, setiap diperiksa jaksa di rumahnya sendiri saja, kondisi kesehatan Soeharto sudah terganggu. “Kemampuannya menerima respons itu hanya antara 10-15 menit saja, sehingga pemeriksaannya tak pernah lama dan selalu dihentikan oleh tim dokter RSCM. Setiap diperiksa, hipertensinya naik sampai angka 180 per 110,” kata Anton. “Coba bayangkan. Itu baru pemeriksaan di rumah, yang situasinya tenang dan sudah sangat dikenal oleh Pak Harto. Bagaimana kalau di pengadilan di mana disaksikan ribuan massa dengan situasi yang hiruk-pikuk. Situasi ini, dokter sudah membayangkan, siapa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Sebab, ancaman kematian yang mungkin terjadi itu bisa 100 persen. Kalau terjadi, apakah negara mau bertanggung jawab?” tambah Anton.

Juru bicara tim penasihat hukum Soeharto, Juan Felix Tampubolon, tidak bisa memastikan apakah kliennya akan hadir di persidangan hari ini. Ini berkaitan dengan kondisi kesehatan kliennya dan menjadi kewenangan tim dokter pribadi Soeharto untuk menyimpulkannya. “Tim dokter baru akan menyimpulkan Kamis pukul 07.00. Kami tidak akan mencampurinya karena ini menyangkut kode etik profesional,” kata Tampubolon.

Harus hadir

Jaksa Agung Marzuki Darusman mengatakan, secara hukum mantan Presiden Soeharto harus hadir di pengadilan. Kalau tidak hadir, satu-satunya alasan yang bisa dipakai hanyalah kesehatan. “Tetapi, untuk yang pertama perlu hadir, dan selanjutnya boleh tidak hadir,” ujar Marzuki. Apakah bisa diadili in absentia, Marzuki menyatakan, “Belum bisa pada saat sekarang. Pada saat nanti ditetapkan oleh Mahkamah Agung, mungkin itu bisa dilakukan. Tetapi, sekarang kita mengikuti saja seluruh prosedur yang diatur KUHAP.”

Menurut Marzuki, Kejaksan Agung wajib menghadirkan Soeharto sebagai tersangka. “Kalau misalnya tidak hadir, mengapa tidak bisa hadir. Dan, tentunya pada saat ini tidak bisa lain, kemungkinan tidak hadir itu hanya karena satu alasan pokok, yaitu kesehatan,” ujarnya. Kejaksaan Agung, tambah Marzuki, tidak menunjuk tim dokter. “Tim dokter itu nanti akan ditetapkan pengadilan. Bahwa anggota tim dokter itu kurang lebih sama dengan tim dokter RSCM terdahulu, mungkin saja. Tetapi, statusnya adalah tim dokter pengadilan,” ujarnya.

Menurut Direktur RSCM dr Hermansyur SpB, Tim Dokter RSCM hanya memeriksa kesehatan Soeharto atas permintaan Kejaksaan Agung. Sedang pemeriksaan kesehatan Soeharto selanjutnya ditangani oleh Tim Dokter Soeharto. Salah satu penasihat Tim Dokter Soeharto, Prof Dr dr A Harryanto Reksodiputro SpPD (KHOM) saat dikonfirmasi Kompas mengenai pemeriksaan dan rekomendasi tentang kesehatan Soeharto dalam kaitan kesiapan menjalani sidang pengadilan menyatakan tidak ada pemeriksaan khusus untuk itu. “Hari ini (Rabu-Red) tidak ada pemeriksaan oleh tim dokter,” ujarnya. Ditanya soal rekomendasi tentang kondisi kesehatan Soeharto, Harryanto menolak memberi keterangan lebih lanjut. “No comment, no comment. Semua tergantung pada hakim, besok saja,” ujarnya buru-buru.

Bisa diampuni

Ketua MPR Amien Rais mengatakan, pemerintah bisa mengampuni mantan Presiden Soeharto apabila proses hukum atas dirinya sudah dilakukan. Tetapi khusus Soeharto, apabila terbukti harta kekayaan yang dimilikinya hasil korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka seluruh harta itu harus dikembalikan kepada pemerintah.

“Bahwa kalau (Soeharto) bersalah dan dijatuhi hukuman, lantas diberi pengampunan, itu masuk akal karena di negara mana pun mantan pemimpin negara pada umumnya diberi ampun. Tetapi untuk Pak Harto ada catatan lain, bahwa harta yang diperkirakan didapat secara tidak legal harus dikembalikan,” kata Amien, Rabu.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah menghentikan proses negosiasi perihal kekayaan Soeharto yang harus dikembalikan kepada pemerintah. Alasannya, negosiasi itu telah menjadi kontroversi yang tajam di masyarakat.

“Kita menghormati dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku. Pemerintah khawatir dan saya pribadi berpendapat, langkah-langkah lain pada saat proses hukum sedang berjalan bisa mengganggu jalannya proses hukum tersebut secara obyektif, jujur, dan benar,” kata Yudhoyono. Kerahkan massa.

Komunitas mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) yang tergabung dalam Forum Kota (Forkot) tetap akan menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Departemen Pertanian, yang menjadi tempat persidangan mantan Presiden Soeharto. Namun, Forkot mengusahakan agar aksi tersebut terkontrol dan tidak menimbulkan konflik dengan kelompok pengunjuk rasa lainnya. Demikian sejumlah aktivis Forkot dalam jumpa pers di Kantor Pengurus Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Rabu. Berbicara dalam jumpa pers itu Irfan Fahmi (IAIN/UIN), Naek Hutabarat (Perbanas), Femi Adrian (Universitas Juanda, Bogor), dan M Nizar (STEMIK). Pada kesempatan itu, para aktivis Forkot ini meluruskan pemberitaan Kompas, 30 Agustus 2000, yang memuat berita Dua Anggota Forkot Ditangkap Polisi dengan mengutip Kepala Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Selatan Senior Inspektur Ahmad Alwi. “Tidak ada kelompok kami yang berhamburan keluar. Kami juga tidak mengajak mereka, karena sore itu aksi kami sudah selesai dan kami berniat pulang. Kami juga tidak menurunkan bendera Merah Putih. Justru mereka yang mengejar kami dan diikuti preman yang membawa golok, samurai, pedang, kayu dan bambu,” kata Hutabarat. Tentang dua anggota Forkot yang ditangkap itu, satu orang yakni Yohanda sudah dipulangkan, tetapi Agung belum diketahui apakah sudah pulang atau belum. (atk/bur/pep/tra/ika/ bdm

Dikutip dari: http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/08/30/0015.html

Leave a Reply

Be the First to Comment!